JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kL).
Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang alokasi biodiesel untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listyani, menjelaskan alokasi tersebut dibagi menjadi dua kategori utama: Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kL dan non-PSO sebesar 8.191.772 kL.Baca Juga:
"Program mandatori biodiesel tahun 2026 akan didukung 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan tahun sebelumnya," ujar Eniya, Rabu (24/12/2025).
Penetapan alokasi ini menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, menguatkan ketahanan energi nasional, serta meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM memproyeksikan program biodiesel 2026 akan mendorong pertumbuhan industri hilir sawit, meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 21,8 triliun, menghemat devisa impor solar sekitar Rp 139 triliun, menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.
Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, pemerintah menekankan pengawasan ketat di lapangan, termasuk monitoring mutu biodiesel, pengawasan distribusi, dan verifikasi volume oleh surveyor independen.
Program Biodiesel 40% (B40) diharapkan berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian alokasi di masa depan sesuai kebutuhan dan kebijakan strategis nasional.*
(d/dh)
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menerima audiensi jajaran PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Ruang Kerj
PEMERINTAHAN
TAPSEL Dugaan penggelapan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pungutan liar (pungli) Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Parsala
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Jajaran Polres Gianyar menggelar kegiatan Jumat Curhat/Orti Krama Bali bersama tokoh agama Hindu di Puspa Aman, Jalan Raya Kabet
NASIONAL
GIANYAR Jajaran Polres Gianyar melaksanakan kegiatan yustisi atau sidak terhadap sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Gianyar pada
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis yang menjerat dokter Ratna Setia Asih kembali menghadirkan fakta baru yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara hingga kini belum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kekecewaan masyarakat muncul kembali terkait kondisi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumat
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR AlQur&039an disebut sebagai mukjizat universal yang relevan sepanjang zaman. Berbeda dengan mukjizat nabi lain yang bersif
AGAMA
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali memastikan potongan tubuh manusia yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianya
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Bali memperkuat upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantua
HUKUM DAN KRIMINAL
