JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Danantara pada Kamis, 15 Januari 2026, menyusul keluhan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir terkait kinerja sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak.
Purbaya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung persoalan yang disampaikan Danantara.
"Kemarin Danantara komplain katanya Coretax tidak berjalan. Saya ingin lihat apakah memang sistemnya bermasalah atau justru penggunaannya yang belum tepat," ujar Purbaya dalam unggahan video di akun Instagram resminya.Baca Juga:
Dalam kunjungan itu, Purbaya didampingi tim teknologi informasi pajak serta petugas dari kantor pajak setempat.
Ia mengaku menerima keluhan cukup serius dari pihak Danantara terkait kendala penggunaan sistem administrasi perpajakan tersebut.
Namun, setibanya di kantor Danantara, Purbaya menyebut Pandu Sjahrir tidak berada di tempat karena sedang berada di luar negeri.
Meski demikian, Purbaya memastikan pengecekan tetap dilakukan.
"Habis-habisan mengeluh, tapi saat saya datang justru beliau ke luar negeri," kata Purbaya.
Hasil peninjauan menunjukkan sebagian besar persoalan yang dikeluhkan telah diperbaiki.
Menurut Purbaya, masih terdapat beberapa kendala teknis berskala kecil yang tidak berdampak signifikan terhadap operasional sistem maupun kewajiban wajib pajak.
"Kami hanya perlu sedikit penyesuaian di sisi perangkat lunak. Mungkin satu sampai dua minggu ke depan sudah rampung. Itu pun sifatnya minor dan tidak sampai membuat sistem berhenti," ujarnya.
Purbaya menilai secara umum Coretax menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, meski ia tidak menampik masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan.
"Sistem Coretax sudah menuju arah yang lebih baik. Memang belum sempurna, tapi perbaikannya terus berjalan," kata Purbaya.
Sistem Coretax sendiri merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.*
(d/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
