JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antar-pengelola kebijakan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Senin (26/1/2026).
Thomas menilai kolaborasi antara pengelola kebijakan saat ini dengan calon pengelola masa depan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Paparan saya hari ini kata kuncinya adalah sinergi. Pengelola kebijakan dan pengelola kebijakan saat ini harus bersinergi. Kita ketahui semua bahwa pertumbuhan ekonomi sudah dicanangkan oleh kita semua dimulai Komisi XI ini sebagai alur supaya Indonesia dapat maju," ujar Thomas di DPR, Jakarta.Baca Juga:
Menurut Thomas, Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju pada 2045, asalkan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal itu bisa tercapai apabila semua "mesin pertumbuhan" bergerak, mulai dari fiskal, moneter, hingga iklim investasi, termasuk sektor padat karya dan sektor dengan nilai tambah tinggi.
Thomas juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi, tingkat suku bunga kompetitif, dan lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha serta UMKM," tambahnya.
Sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dengan paparan ini, Thomas berharap para anggota DPR dapat memahami visi dan strategi yang akan ia jalankan jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan stabil.*
(d/dh)
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
