Akses Hukum Hingga Desa, Kemenkum Bali Percepat Harmonisasi Regulasi dan Posbankum
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal tetap dalam koridor yang dirancang pemerintah.Baca Juga:
"Terkait defisit APBN, angka ini masih sangat terkendali dan masih berada dalam desain koridor APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah keseimbangan primer.
Hingga akhir Januari 2026, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun atau 4,7 persen dari target defisit sepanjang tahun yang dipatok Rp89,7 triliun.
Padahal pada Januari tahun sebelumnya, keseimbangan primer masih surplus Rp11,1 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Jika surplus, pemerintah tidak perlu menarik utang baru untuk membayar kewajiban lama. Sebaliknya, jika defisit, maka terdapat kebutuhan pembiayaan tambahan.
"Keseimbangan posisi fiskal tetap terkelola secara prudent. Ini dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar keuangan," kata Purbaya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pendapatan negara per Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun, naik 9,5 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp157,8 triliun.
Namun kenaikan belanja negara lebih tinggi, yakni mencapai Rp227,3 triliun atau melonjak 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp180,8 triliun.
Lonjakan belanja yang melampaui pertumbuhan penerimaan inilah yang memicu pelebaran defisit pada awal tahun.
Sementara itu, pembiayaan anggaran telah terealisasi Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB sepanjang tahun.
Dengan realisasi Januari yang masih di bawah batas desain tahunan, Kementerian Keuangan menilai ruang fiskal tetap terjaga, meski tekanan belanja mulai terlihat sejak awal tahun anggaran.*
(bb/ad)
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hadir di SMA Negeri 2 Denpasar untuk memberikan edukasi seputar hak paten dan pel
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2
PEMERINTAHAN
BINJAI Kalaksa BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar, ST, menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan di tengah bulan suci Ramadhan, Sen
PEMERINTAHAN
BATUBARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) kembali datangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara (Kejari) dalam rangka Aksi Unju
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Sebuah pohon yang diduga lapuk tumbang dan menutupi sebagian badan Jalan Negara Lintas Sumatera, tepatnya di dekat Polse
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Dugaan interogasi oleh sekuriti PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJ Agri Siais) terhadap sejumlah karyawan di lo
NASIONAL
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, mengikuti rapat koordinasi tingkat tinggi secara virt
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution, menegaskan pentingnya penataan perdagangan oleh Pemerintah Kot
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang mahasiswi berinisial NK, 18 tahun, yang merupakan anak yatim, diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang tenaga
HUKUM DAN KRIMINAL