Mualem Tegaskan JKA Tak Dihapus, Hanya Disesuaikan
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal tetap dalam koridor yang dirancang pemerintah.Baca Juga:
"Terkait defisit APBN, angka ini masih sangat terkendali dan masih berada dalam desain koridor APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah keseimbangan primer.
Hingga akhir Januari 2026, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun atau 4,7 persen dari target defisit sepanjang tahun yang dipatok Rp89,7 triliun.
Padahal pada Januari tahun sebelumnya, keseimbangan primer masih surplus Rp11,1 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Jika surplus, pemerintah tidak perlu menarik utang baru untuk membayar kewajiban lama. Sebaliknya, jika defisit, maka terdapat kebutuhan pembiayaan tambahan.
"Keseimbangan posisi fiskal tetap terkelola secara prudent. Ini dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar keuangan," kata Purbaya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pendapatan negara per Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun, naik 9,5 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp157,8 triliun.
Namun kenaikan belanja negara lebih tinggi, yakni mencapai Rp227,3 triliun atau melonjak 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp180,8 triliun.
Lonjakan belanja yang melampaui pertumbuhan penerimaan inilah yang memicu pelebaran defisit pada awal tahun.
Sementara itu, pembiayaan anggaran telah terealisasi Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun.
Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB sepanjang tahun.
Dengan realisasi Januari yang masih di bawah batas desain tahunan, Kementerian Keuangan menilai ruang fiskal tetap terjaga, meski tekanan belanja mulai terlihat sejak awal tahun anggaran.*
(bb/ad)
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL