Wakil Ketum MUI Cholil Nafis: BoP Kini Tak Lagi Efektif
JAKARTA Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini tidak lagi
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 di Gedung B Lantai 1, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Posko ini hadir untuk memastikan hak-hak pekerja atas THR dan BHR terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Posko THR dan BHR 2026 menyediakan dua layanan utama: konsultasi dan pengaduan.Baca Juga:
Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026 dan melayani pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara perhitungan, hingga permasalahan khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Yang biasanya ditanyakan pekerja adalah apakah mereka tetap berhak menerima THR meski mengalami PHK, dan bagaimana cara menghitungnya. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan tersebut," ujar Yassierli saat meninjau posko.
Selain konsultasi, Posko juga membuka layanan pengaduan mulai H-7 sebelum Hari Raya.
Layanan ini aktif setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya.
Setiap pengaduan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan secara cepat sesuai aturan perundang-undangan.
Untuk memperluas jangkauan, Kemnaker menyediakan akses online melalui website poskothr.kemnaker.go.id dan WhatsApp Chat di nomor 081280001112.
Menaker menekankan kemudahan ini agar seluruh pekerja bisa memanfaatkan layanan tanpa harus datang langsung.
"Saya mengimbau agar Posko THR dan BHR tersedia di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi, kota, kabupaten, dan kawasan industri. Semua posko ini harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Yassierli.
Menaker Yassierli menutup kunjungannya dengan pesan tegas kepada seluruh pemberi kerja.
JAKARTA Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini tidak lagi
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemotongan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) 2026. Menurut DJP,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar momen berbuka puasa bersama para tokoh ulama terkemuka Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta,
NASIONAL
MEDAN Penanganan dugaan korupsi mega proyek revitalisasi kawasan Lapangan Merdeka Medan kembali menjadi sorotan. Dalam proses penyelidik
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan Jembatan Aek Sipange di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melantik 85 dokter gigi baru melalui prosesi pengambilan sump
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menggelar kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi puluhan masjid dan mushola yang tersebar di seluruh w
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Is
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar pemerintah Indonesia me
NASIONAL