Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian.
Menurut Purbaya, kondisi penerimaan negara hingga saat ini masih relatif baik, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN.
"Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).Baca Juga:
Purbaya menambahkan, APBN 2026 sejak awal memang dirancang dengan defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat dirasakan lebih cepat.
"Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa," katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika tekanan ekonomi global meningkat dan berpotensi memengaruhi kondisi fiskal domestik. Penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk perubahan APBN, tetap dimungkinkan jika situasi ekonomi ke depan memerlukan langkah tersebut.
Purbaya menekankan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah memantau perkembangan sektor energi, terutama produksi minyak dan gas bumi, guna menopang penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL