Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus mendatang.
Sensus ini menargetkan sekitar dua juta pelaku usaha, mulai dari usaha besar, UMKM, hingga bisnis berbasis online.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Sumut Asim Saputra saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (12/3/2026).Baca Juga:
Asim menegaskan bahwa sensus ini menjadi strategi penting untuk memotret secara riil struktur perekonomian Sumut, termasuk perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, perencanaan ekonomi tidak lagi bisa hanya mengandalkan data dari usaha fisik karena kini banyak bisnis tumbuh melalui platform daring.
"Ada 2 juta pelaku usaha yang akan dicatat dalam sensus. Sekitar 1,5 juta sudah terdata, sedangkan 300-500 ribu lainnya masih belum jelas. Usaha ini ada di rumah-rumah, kafe, maupun sistem daring, dan menjadi sasaran utama Sensus Ekonomi 2026," ujar Asim.
Untuk mendukung kegiatan ini, BPS Sumut menyiapkan sekitar 13.000 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan door to door selama 2,5 bulan, dengan target menyelesaikan seluruh pendataan pada Agustus 2026.
Cakupan usaha yang akan disensus meliputi sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, pengelolaan air dan limbah, konstruksi, perdagangan, transportasi, pergudangan, real estate, kesenian, hiburan, dan sektor lainnya.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 1.166.198 unit usaha di Sumut.
Dari jumlah itu, 1.153.758 merupakan usaha mikro kecil, sedangkan usaha menengah dan besar sebanyak 13.160 unit.
Total tenaga kerja mencapai 3.219.673 orang, dengan 2.640.639 orang bekerja di usaha mikro kecil dan 579.034 di usaha menengah dan besar.
"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi akan tepat sasaran," pungkas Asim.*
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transf
PEMERINTAHAN