Presiden Prabowo Percepat Konversi PLTD ke PLTS untuk Hemat Energi di Tengah Krisis Minyak Global, Kurangi Ketergantungan pada Minyak dan Gas

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah strategis di tengah tingginya harga minyak global.

Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026), yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta agar konversi PLTD menjadi PLTS segera dihitung dan direalisasikan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Energi di Sektor Spesifik Antisipasi Krisis Minyak Global

Langkah ini dianggap penting mengingat harga minyak yang terus melonjak akibat ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi global.

"Presiden mengarahkan agar penghematan energi ini segera direalisasikan. PLTD yang tergantung pada bahan bakar minyak yang harganya tinggi akan segera dikonversikan ke energi terbarukan," kata Airlangga dalam keterangan persnya.

Airlangga menambahkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah diberi tugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD.

Tujuan konversi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang turut hadir dalam rapat terbatas, juga menyampaikan bahwa penggunaan PLTD masih cukup besar di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa Indonesia harus segera beralih dari penggunaan diesel, yang tidak hanya mahal tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan.

"Jika PLTD bisa diganti dengan pembangkit listrik tenaga surya, itu akan sangat baik untuk Indonesia. Ini akan mendukung transisi ke energi terbarukan dan menurunkan ketergantungan pada energi fosil," jelas Brian Yuliarto.

Dalam upaya mempercepat transisi energi, Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses energi bersih dan terbarukan bagi seluruh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

"Pemerintah terus berupaya menyediakan pembangkit listrik tenaga surya, terutama untuk sekolah dan desa-desa. Ini bagian dari upaya mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil," kata Bahlil setelah rapat terbatas.

Di tengah ketegangan geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi, Presiden Prabowo juga mengarahkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari komoditas batu bara.

Kenaikan harga batu bara yang terjadi akibat disrupsi distribusi energi global menjadi peluang bagi Indonesia untuk menangkap keuntungan mendadak atau "windfall profit."

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan segera merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 untuk menyesuaikan target produksi dan penerimaan.

"Pemerintah juga akan mengkaji lebih lanjut mengenai pajak ekspor batu bara untuk memastikan pendapatan negara bisa naik dengan adanya windfall profit ini," ungkapnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tetap di bawah 3 persen, sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Defisit anggaran harus dijaga dengan ketat. Kami akan menyisir belanja operasional kementerian dan lembaga yang bisa diefisienkan," ujar Airlangga.

Salah satu langkah yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah penerapan fleksibilitas kerja bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mengurangi biaya rutin birokrasi.

"Konsep ini sedang disiapkan, dan setelah matang, kami akan segera informasikan lebih lanjut ke publik," kata Airlangga.

Dengan kebijakan ini, pemerintah Indonesia berupaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Melalui transisi energi dan pengoptimalan penerimaan dari komoditas energi, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.*

(vo/ad)

Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Energi di Sektor Spesifik Antisipasi Krisis Minyak Global

Penahanan Empat TNI Terkait Teror Air Keras Andrie Yunus Tunjukkan Komitmen Supremasi Hukum di Era Prabowo, Bawono Kumoro: Tidak Ada yang Kebal Hukum

Prabowo Pertimbangkan Pembentukan Tim Independen Usut Kasus Penyerangan Andrie Yunus: Asal LSM Tidak Terpengaruh Dana Luar Negeri

Menkeu Purbaya: Kementerian Tidak Ingin Memotong Anggaran, Jadi Saya Tentukan Sendiri

Harga BBM Melonjak di ASEAN Akibat Konflik Timur Tengah, Singapura Capai Rp 58.305 per Liter

Prabowo Ungkap Ada 'Deep State' dalam Pemerintahan: Banyak Dirjen Melawan Menteri, Merasa ‘Untouchable’