Anggota DPR Kritik Penanganan Kasus Amsal Sitepu, Desak Pencopotan Kajari Karo
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons tekanan geopolitik global melalui kebijakan transformasi budaya kerja dan energi.
Namun, kalangan pengusaha mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, mengatakan dunia usaha memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya mengantisipasi lonjakan harga energi sekaligus mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).Baca Juga:
"Namun implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar produktivitas tetap terjaga," ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Terkait kebijakan work from home (WFH), APINDO menilai penerapannya tidak bisa diseragamkan di seluruh sektor usaha. Menurut Shinta, keputusan terbaik seharusnya berada di tingkat masing-masing perusahaan.
"Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda. Karena itu, fleksibilitas menjadi kunci, bukan penyeragaman," katanya.
APINDO juga mengingatkan bahwa penetapan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, berpotensi memicu peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan penghematan energi.
Selain itu, asosiasi pengusaha menyoroti rencana pembatasan BBM subsidi. Mereka meminta kejelasan definisi dan teknis pelaksanaan agar tidak menghambat distribusi, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM.
"Tanpa kejelasan teknis, kebijakan ini berisiko mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi," ujar Shinta.
Dalam hal refocusing anggaran kementerian dan lembaga, APINDO mendukung upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal. Namun, mereka menekankan pentingnya kebijakan yang selektif dan berbasis produktivitas.
APINDO juga mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha guna memastikan kebijakan berjalan efektif. Menurut Shinta, kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.*
(dh)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rapat Komisi III DPR bersama Kejaksaan Negeri Karo menyoroti penanganan perkara Nomor 171/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn atas nama Amsa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aksi heroik nelayan asal Indonesia, Sugianto, yang menyelamatkan sejumlah lansia saat kebakaran hutan di Korea Selatan mendapat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfan Abidal Aziz alias Gus Alex, s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan menyatakan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan ke Indon
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menerima aduan dari warga korban pelecehan seksual yang kasusnya mandek selama setah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang menyur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pihak Kejari terkait kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polisi kembali memeriksa pasangan selebritas Dude Harlino dan Alyssa Soebandono terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan pe
HUKUM DAN KRIMINAL