Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelola serta memperbaiki tata kelola usaha desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut Parlindungan Pane menyebutkan, saat ini terdapat 3.211 unit BUMDes di Sumut. Namun, hanya sebagian kecil yang sudah masuk kategori maju.Baca Juga:
"Dari total itu, baru 22 unit yang masuk kategori maju. Sisanya masih dalam tahap perintis, pemula, dan berkembang," ujar Parlindungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Pemerintah tidak ingin desa kehilangan potensi ekonominya akibat kurangnya pengelolaan yang optimal.
"Kita tidak ingin desa-desa kita ditinggalkan warganya. Desa memiliki peran krusial dalam perekonomian," katanya.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelola, Pemprov Sumut menargetkan pelatihan bagi sekitar 400 pengurus BUMDes pada 2026. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajerial, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan membentuk Klinik BUMDes Naik Kelas sebagai wadah pendampingan usaha, baik secara daring maupun luring, dengan melibatkan tenaga ahli.
"Klinik ini diharapkan dapat membantu pengurus BUMDes meningkatkan kinerja usaha sehingga pendapatan desa bisa meningkat," jelas Parlindungan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat aspek hukum dan tata kelola administrasi melalui program Jaksa Masuk Desa.
Menurutnya, langkah ini penting agar pengelolaan dana desa berjalan transparan dan sesuai aturan. "Pemerintah ingin dana desa menjadi pemacu kemandirian desa, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap administrasi dan hukum," ujarnya.
Parlindungan menambahkan, penguatan BUMDes membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar desa dapat berkembang secara berkelanjutan.
"Kita terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus kita lakukan bersama," pungkasnya.*
(dh)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN