Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita jika terbukti menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah.
Amran menyebut, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter. Ia memperingatkan produsen agar tidak bermain-main dengan harga di pasar.
"(Jika menaikkan harga) itu cari masalah. Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Coba (aja)," kata Amran usai rapat bersama 170 bupati di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga minyak goreng. Menurutnya, produsen yang melanggar aturan akan langsung ditindak tegas.
"Beritahu mereka produsen minyak goreng yang bermain-main aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak. Kami bersama dengan Satgas," tegasnya.
Amran juga membantah anggapan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh kebijakan biodiesel 50 persen (B50). Ia memastikan pasokan bahan baku crude palm oil (CPO) dalam kondisi melimpah.
Produksi CPO Indonesia saat ini mencapai sekitar 45 juta hingga 50 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 juta hingga 32 juta ton diekspor, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurut Amran, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 hanya menyerap sekitar 5,3 juta ton CPO, sehingga tidak berdampak pada ketersediaan minyak goreng.
"Enggak ada kaitannya. Kita ekspor ke luar negeri," ujarnya.
Ia bahkan menyebut kenaikan harga CPO mendorong perbaikan perawatan kebun sawit yang berdampak pada peningkatan produksi hingga 6 juta ton. Dengan kondisi tersebut, Indonesia saat ini justru mengalami surplus bahan baku.
Amran menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah pasokan melimpah sebagai anomali. Ia menduga ada praktik permainan di rantai distribusi yang menyebabkan harga melambung.
Pemerintah, kata dia, akan menelusuri penyebabnya dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
"B50 itu bukan mengambil dari minyak goreng, tapi dari alokasi ekspor. Jadi tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak goreng," pungkasnya.*
(an/dh)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN