Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam sejumlah proyek infrastruktur nasional. Ia menyebut, kurangnya monitoring menjadi salah satu penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga keterlambatan proyek.
Hal ini disampaikan Purbaya merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis, terutama yang melibatkan investor global.
"Kita harus disiplin saat eksekusi program. Banyak kebijakan bagus, tetapi delivery-nya lemah," ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, ke depan seluruh proyek besar harus didukung kesiapan perencanaan (project pipeline), koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, serta sistem pemantauan real time.
Purbaya mencontohkan sejumlah proyek yang dinilai mengalami masalah pengawasan, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan LRT Jabodebek.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut sebenarnya memiliki konsep yang baik, namun pelaksanaannya kurang diawasi secara optimal sehingga memicu pembengkakan biaya hingga puluhan triliun rupiah.
"Proyeknya bagus, cuma nggak diawasi. Ketika ada masalah, tidak ada yang menangani, akhirnya cost overrun," jelasnya.
Purbaya juga mengungkapkan pengalaman saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia mengaku pernah menerima keluhan dari pihak proyek terkait lambatnya progres pembebasan lahan.
Kala itu, pihak proyek mengaku kesulitan mendapatkan kepastian karena koordinasi antarinstansi yang tidak jelas, bahkan saling melempar tanggung jawab.
"Kalau tidak diawasi, investor bisa kapok. Ini yang harus kita benahi," tegasnya.
Ia memastikan, ke depan pemerintah akan memperkuat pengawasan dan koordinasi agar proyek-proyek strategis berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan efisien secara biaya.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL