Menkeu Purbaya: Ada yang Tak Beres di Restitusi Pajak Batu Bara, Negara Rugi Rp25 Triliun

Ia menegaskan kebijakan pengetatan restitusi ini bersifat sementara sambil menunggu hasil audit investigatif selesai dilakukan.

Menurut Purbaya, pemerintah ingin memastikan setiap potensi kesalahan dapat diidentifikasi agar kebocoran anggaran negara tidak terus berlanjut.

"Sementara itu dibatalkan supaya tidak terlalu tidak terkendali kalau ada kesalahan. Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, ya sudah. Siapa yang main, kita akan hantam," ujarnya.

Hingga saat ini, hasil audit investigatif dari BPKP disebut belum rampung sepenuhnya.

Purbaya mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Kepala BPKP untuk membahas perkembangan audit tersebut.

Ia menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola restitusi pajak agar lebih transparan, akuntabel, dan tidak merugikan keuangan negara.*

(km/ad)

Bobby Nasution Hadiri Pengukuhan Kepala LPS I, Tekankan Stabilitas Keuangan Sumut

Purbaya Ungkap APBN Bakal Tanggung Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Selama Dua Tahun Awal

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sidak Kendaraan Dinas, Genjot Kepatuhan Pajak untuk Dongkrak PAD

Ambang Restitusi PPN Dipangkas Jadi Rp1 Miliar, Purbaya Perketat Pengawasan dan Jaga Kas Negara

Temuan Janggal Restitusi Pajak, Purbaya Siapkan Sanksi Copot 2 Pejabat Kemenkeu

Bahas Evaluasi Transaksi Keuangan Bersama PPATK, Prabowo Minta Anggaran Rakyat Dikelola Lebih Ketat dan Tepat Sasaran