Kemenkop Siapkan Regulasi Baru, Koperasi Nakal Bakal Kena Sanksi

JAKARTA — Kementerian Koperasi menegaskan pentingnya tata kelola koperasi yang bertanggung jawab dan sesuai regulasi untuk menjaga kepercayaan anggota serta masyarakat.

Pengelolaan yang baik dinilai menjadi kunci keberlanjutan koperasi di tengah meningkatnya tantangan sektor ekonomi kerakyatan.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan banyak kasus koperasi bermasalah berawal dari lemahnya pengelolaan dan tidak dijalankannya prinsip akuntabilitas oleh pengurus.

Baca Juga:

• Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pengamat: Dampaknya Belum Dirasakan Merata oleh Masyarakat

"Pengelolaan yang bertanggung jawab sangat krusial agar koperasi bisa bertahan dalam jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat," kata Farida dalam kunjungan ke Koperasi Konsumen Syariah Ar-rahmah di Banjarmasin, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Farida menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, termasuk kewajiban pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kementerian Koperasi saat ini disebut tengah menyiapkan regulasi baru terkait penguatan ketentuan RAT, perbaikan data koperasi, serta pemberian sanksi bagi koperasi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ekosistem koperasi agar tidak kembali terjebak dalam praktik penyalahgunaan yang merugikan anggota.

"Kami sedang menyiapkan penguatan regulasi, termasuk perapian data dan sanksi bagi koperasi yang tidak disiplin," ujarnya.

Farida juga memberikan apresiasi kepada Koperasi Ar-rahmah yang dinilai mampu menjaga tata kelola dengan baik, termasuk rutin melaksanakan RAT dan menjaga kesehatan organisasi.

Selain aspek kelembagaan, ia mendorong koperasi untuk berperan lebih luas dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Hal itu dinilai penting untuk membantu warga terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal sekaligus memahami perbedaan antara koperasi legal dan entitas berkedok koperasi.

"Koperasi harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari masalah keuangan masyarakat," kata Farida.

Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pengamat: Dampaknya Belum Dirasakan Merata oleh Masyarakat

Istilah Guru Honorer Dihapus, Kini Jadi Guru Non-ASN

Abdul Mu’ti: Banyak Pemda Tak Sanggup Bayar Guru PPPK Paruh Waktu

Fakta-fakta Kecelakaan Bus ALS di Muratara yang Tewaskan 16 Orang: Mesin Bermasalah hingga Dugaan Human Error

Tak Mau Dana MBG Bocor, Kemendagri Minta Tata Kelola Diperbaiki: Harus Tepat Sasaran

Hampir 40 Ribu Anak di Papua Selatan Tak Sekolah, Gubernur Apolo: Ancaman Serius bagi Masa Depan