Pendaftaran Perlinsos Medan Baru 35 Persen, Pemko Genjot Pendataan dengan Sistem Jemput Bola
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaruh perhatian serius pada akurasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menilai sinkronisasi data antarlembaga menjadi faktor penting agar program strategis nasional tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan tata kelola program MBG perlu terus diperbaiki seiring meluasnya cakupan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil di berbagai daerah.Baca Juga:
Menurut dia, integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah instansi terkait diperlukan untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran.
"MBG ini harus diperbaiki tata kelolanya agar tepat sasaran. Kita melihat data yang ada di BPS seperti apa target sasarannya, kelompok umurnya, dan siapa penerima manfaatnya. Data-data tersebut memang perlu diintegrasikan," kata Bima Arya di Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026.
Bima menjelaskan pemerintah juga mengandalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau transparansi penggunaan anggaran di tingkat daerah.
Sistem tersebut digunakan untuk mengevaluasi perencanaan hingga pelaksanaan belanja publik.
Ia menegaskan SIPD menjadi instrumen penting agar alokasi anggaran daerah dapat dipantau secara ketat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Setiap rupiah yang dialokasikan harus bisa dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga," ujarnya.
Selain membahas program MBG, Bima turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, khususnya di kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor dan sekitarnya.
Mantan Wali Kota Bogor itu mengusulkan pelembagaan aglomerasi sebagai wadah koordinasi antarpemerintah daerah dalam menyusun program mitigasi bencana secara bersama-sama.
Menurut dia, persoalan lingkungan dan kebencanaan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena saling berkaitan antarwilayah.
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (In
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan sekitar 9.800 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) CoBranding bersama Universit
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban duga
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa T
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tid
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027. Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN da
NASIONAL