Tak Mau Dana MBG Bocor, Kemendagri Minta Tata Kelola Diperbaiki: Harus Tepat Sasaran

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaruh perhatian serius pada akurasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menilai sinkronisasi data antarlembaga menjadi faktor penting agar program strategis nasional tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan tata kelola program MBG perlu terus diperbaiki seiring meluasnya cakupan penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Hampir 40 Ribu Anak di Papua Selatan Tak Sekolah, Gubernur Apolo: Ancaman Serius bagi Masa Depan

Menurut dia, integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah instansi terkait diperlukan untuk memastikan penyaluran program berjalan tepat sasaran.

"MBG ini harus diperbaiki tata kelolanya agar tepat sasaran. Kita melihat data yang ada di BPS seperti apa target sasarannya, kelompok umurnya, dan siapa penerima manfaatnya. Data-data tersebut memang perlu diintegrasikan," kata Bima Arya di Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026.

Bima menjelaskan pemerintah juga mengandalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau transparansi penggunaan anggaran di tingkat daerah.

Sistem tersebut digunakan untuk mengevaluasi perencanaan hingga pelaksanaan belanja publik.

Ia menegaskan SIPD menjadi instrumen penting agar alokasi anggaran daerah dapat dipantau secara ketat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Setiap rupiah yang dialokasikan harus bisa dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga," ujarnya.

Selain membahas program MBG, Bima turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, khususnya di kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor dan sekitarnya.

Mantan Wali Kota Bogor itu mengusulkan pelembagaan aglomerasi sebagai wadah koordinasi antarpemerintah daerah dalam menyusun program mitigasi bencana secara bersama-sama.

Menurut dia, persoalan lingkungan dan kebencanaan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena saling berkaitan antarwilayah.

"Ini adalah wadah di mana pemerintah daerah di seputar Jakarta bisa melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program bersama untuk mitigasi bencana. Itu penting sekali," kata Bima.

Pemerintah berharap penguatan tata kelola data dan kolaborasi lintas daerah dapat meningkatkan efektivitas program-program prioritas nasional sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana.*

(vo/ad)

Hampir 40 Ribu Anak di Papua Selatan Tak Sekolah, Gubernur Apolo: Ancaman Serius bagi Masa Depan

Ditjen PAS Sebut Sudah Ada 70 Dapur MBG di Lapas dan Rutan, Warga Binaan Ikut Dilibatkan

BGN Usulkan Pembangunan Dapur MBG di Perguruan Tinggi, BEM KM IPB Tolak Keras: Jangan Terlalu Memaksa, Rakyatmu Sudah Muak!

Bupati Fery Ajak PMII Jadi Mitra Strategis Pembangunan Labusel: Wadah Lahirnya Pemimpin Masa Depan

Bupati Fery Dorong Pemanfaatan Gas Bumi, Labusel Bidik Energi Bersih dan Ekonomi Berkelanjutan

Sudah Lama Menikah tapi Belum Punya Buku Nikah, Pemko Tanjungbalai Gelar Isbat Nikah Terpadu Gratis untuk Warga Kurang Mampu