Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan sebanyak 38.732 anak di wilayah Papua Selatan tercatat tidak mengenyam pendidikan formal.
Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai mengancam masa depan generasi muda di wilayah paling timur Indonesia itu.
Apolo mengatakan angka anak tidak sekolah tersebut berasal dari data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).Baca Juga:
"Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan mencapai 38.732 orang," kata Apolo Safanpo dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, 6 Mei 2026.
Dari empat kabupaten di Papua Selatan, Kabupaten Asmat menjadi wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi, yakni sebanyak 14.623 orang.
Disusul Kabupaten Mappi sebanyak 12.445 orang, Kabupaten Merauke 7.511 orang, dan Kabupaten Boven Digoel sebanyak 4.153 orang.
Meski demikian, Apolo menegaskan data tersebut masih akan diverifikasi ulang untuk memastikan tingkat akurasinya sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan.
"Data awal sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan validasi dan pemeriksaan ulang guna mengetahui pasti jumlah anak di Papua Selatan yang tidak sekolah," ujarnya.
Menurut Apolo, validasi diperlukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam menangani persoalan pendidikan di Papua Selatan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Ia menilai tingginya angka anak putus sekolah dan anak yang belum pernah mengakses pendidikan menjadi persoalan mendesak yang tidak bisa diabaikan.
"Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Angka anak tidak sekolah yang hampir mencapai 40 ribu ini harus segera diatasi," katanya.
Apolo juga menekankan bahwa kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK