Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA — Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan sebanyak 38.732 anak di wilayah Papua Selatan tercatat tidak mengenyam pendidikan formal.
Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai mengancam masa depan generasi muda di wilayah paling timur Indonesia itu.
Apolo mengatakan angka anak tidak sekolah tersebut berasal dari data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).Baca Juga:
"Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan mencapai 38.732 orang," kata Apolo Safanpo dalam keterangannya di Jayapura, Rabu, 6 Mei 2026.
Dari empat kabupaten di Papua Selatan, Kabupaten Asmat menjadi wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi, yakni sebanyak 14.623 orang.
Disusul Kabupaten Mappi sebanyak 12.445 orang, Kabupaten Merauke 7.511 orang, dan Kabupaten Boven Digoel sebanyak 4.153 orang.
Meski demikian, Apolo menegaskan data tersebut masih akan diverifikasi ulang untuk memastikan tingkat akurasinya sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan.
"Data awal sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan validasi dan pemeriksaan ulang guna mengetahui pasti jumlah anak di Papua Selatan yang tidak sekolah," ujarnya.
Menurut Apolo, validasi diperlukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam menangani persoalan pendidikan di Papua Selatan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Ia menilai tingginya angka anak putus sekolah dan anak yang belum pernah mengakses pendidikan menjadi persoalan mendesak yang tidak bisa diabaikan.
"Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Angka anak tidak sekolah yang hampir mencapai 40 ribu ini harus segera diatasi," katanya.
Apolo juga menekankan bahwa kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Papua Selatan apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK