Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperluas keterlibatan lembaga pemasyarakatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Mei 2026, tercatat sudah ada 70 titik dapur MBG yang beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pengembangan dapur MBG bermula dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan kini diperluas ke sejumlah wilayah lain.Baca Juga:
"Awal MBG itu di Lapas Sukamiskin. Sekarang sudah ada 70 titik di lapas dan rutan yang menjalankan MBG. Kemudian ada 28 titik lagi yang sedang dalam proses dan ditargetkan selesai akhir bulan ini," kata Mashudi di Kantor Ditjen PAS, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut Mashudi, program tersebut tidak hanya menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan.
Ia menjelaskan, dari total sekitar 46 hingga 48 petugas yang bekerja di setiap dapur MBG, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan yang telah melalui proses asesmen dan dinilai memenuhi syarat.
"Warga binaan yang dilibatkan tentu yang berkelakuan baik dan sesuai standar operasional yang ditetapkan," ujarnya.
Mashudi mengatakan para warga binaan yang bekerja di dapur MBG juga memperoleh upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Menurut dia, pelibatan tersebut sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan keterampilan bagi narapidana yang memiliki kemampuan memasak.
"Harapan kami, warga binaan yang punya keterampilan memasak bisa diberdayakan dan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat," katanya.
Selain itu, Ditjen PAS memastikan penggunaan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG tidak dilakukan secara cuma-cuma.
Badan Gizi Nasional (BGN), kata Mashudi, tetap membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa sewa lahan kepada negara.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN