Penerima Bantuan Beras Bulog Medan Berkurang 9.574, Ini Penyebabnya
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak menunjukkan kepekaan dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, Rabu (20/5/2026).
Dalam unggahan itu, Anies menyoroti minimnya keteladanan pemerintah di tengah situasi ekonomi yang dinilai penuh tekanan.Baca Juga:
"Keteladanan juga tidak hadir, di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas," kata Anies.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpekaan dalam pengelolaan kebijakan publik.
Menurutnya, di tengah berbagai peringatan yang datang dari banyak pihak, pemerintah justru tidak menunjukkan respons yang memadai.
"Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan," ujarnya.
Anies juga menyebut bahwa peringatan mengenai potensi krisis ekonomi telah disampaikan oleh berbagai pihak, mulai dari ekonom dalam negeri, lembaga keuangan internasional, hingga media nasional dan internasional.
Karena itu, ia menilai situasi yang dihadapi tidak bisa dianggap ringan.
"Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan sudah hajat hidup ratusan juta orang," katanya.
Dalam pernyataannya, Anies juga menyinggung pentingnya kepastian bagi publik dan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi.
Ia menilai yang dibutuhkan saat ini bukan ketenangan semu, melainkan transparansi dan kejelasan arah kebijakan.
"Yang dibutuhkan publik dan pasar adalah kepastian. Bukan ketenangan semu atau masalah yang ditutupi dengan gula-gula," ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja, dengan sejumlah indikator seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
"Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah," kata Anies.
Selain itu, ia menyinggung faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global dan ancaman cuaca ekstrem yang dapat memperburuk situasi ekonomi.
Meski demikian, Anies menegaskan bahwa dirinya tidak mengajak masyarakat untuk pesimis. Ia mendorong agar tantangan yang ada dihadapi dengan keseriusan dan keterbukaan.
"Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini," ujarnya.*
(km/ad)
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung menilai dalil mengenai duplikasi penetapan tersangka yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adrians
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tiga dosen Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) memperoleh sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilay
NASIONAL
MEDAN Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan bertema Ber
EKONOMI
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan artis Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan. Pen
ENTERTAINMENT
BALIKPAPAN Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan pekerja mi
EKONOMI
BENER MERIAH Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan persiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan bantuan permodalan senilai Rp50 miliar bagi pelaku usaha mikro, ke
PEMERINTAHAN