Demokrat Bicara Pilpres 2029, Sebut Belum Ada Nama Capres Selain Prabowo
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan terbuka kepada investor dan pelaku usaha terkait kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN khusus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Langkah tersebut dilakukan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami tekanan dan bergerak di zona merah setelah pengumuman kebijakan tata kelola ekspor baru tersebut.
Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi menyeluruh sebelum masa transisi kebijakan dimulai pada 1 Juni 2026.Baca Juga:
"Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni para pelaku usaha sudah mengetahui secara lengkap," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurut Airlangga, pada tahap awal kebijakan ini perusahaan-perusahaan eksportir tetap dapat menjalankan aktivitas ekspor seperti biasa.
Namun, seluruh aktivitas ekspor nantinya wajib dilaporkan kepada PT DSI sebagai bagian dari masa transisi sistem baru.
"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan existing seperti batu bara, CPO, maupun feronikel. Dalam tiga bulan awal ini kita akan melakukan fine tune sistemnya," jelasnya.
Pemerintah menilai kebijakan baru tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam secara terpusat.
Usai pengumuman itu, IHSG sempat mengalami tekanan cukup dalam. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, indeks saham sempat melemah lebih dari 2 persen sebelum akhirnya ditutup turun 0,82 persen ke level 6.318,50.
Pelaku pasar disebut masih menunggu kejelasan teknis implementasi kebijakan baru tersebut terhadap prospek bisnis emiten sektor sumber daya alam.*
(d/dh)
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahun 2026
NASIONAL
BANDA ACEH Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi S
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
JAKARTA Asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
HUKUM DAN KRIMINAL