LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi

JAKARTA – Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, tantangan utama sektor energi saat ini bukan lagi sekadar menjaga ketersediaan pasokan, tetapi memastikan subsidi negara tidak bocor dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Prabowo Jalani Salat Idul Adha di Prancis, Istana: Presiden Masih dalam Kunjungan Kerja

Hanif menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina Patra Niaga atas kesiapan menjaga pasokan energi nasional selama periode Idul Adha.

Namun, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola subsidi energi, khususnya pada distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram.

"Secara umum Komisi XI DPR mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan energi menjelang Idul Adha. Namun tantangan saat ini bukan hanya soal stok, melainkan bagaimana tata kelola subsidi energi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," kata Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali milik PT Pertamina Patra Niaga beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan itu, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan Public Service Obligation (PSO) yang menjadi bagian penting distribusi energi bersubsidi di Indonesia.

Hanif mengungkapkan data yang dipaparkan menunjukkan realisasi penyaluran biosolar dan LPG subsidi telah melampaui kuota tahun berjalan.

Realisasi biosolar tercatat mencapai 100,1 persen dari target year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan telah mencapai 109,18 persen.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat potensi kebocoran maupun penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.

"Ini menjadi alarm serius bahwa persoalan salah sasaran dan kebocoran subsidi energi masih terjadi. Negara harus memastikan setiap rupiah subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Hanif mengakui Pertamina telah melakukan berbagai langkah digitalisasi pengawasan distribusi, termasuk melalui sistem QR Code dan integrasi data penerima subsidi.

Namun, ia menilai upaya tersebut belum cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengendalian yang efektif.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya instrumen teknologi, tetapi efektivitas pengendalian yang mampu menutup celah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran," tegas politikus PKB tersebut.

Selain itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tata kelola perusahaan di lingkungan Pertamina Group.

Baca Juga:

• Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Menurutnya, transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi menjadi langkah penting agar dana subsidi energi yang bersumber dari APBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami meminta BPI Danantara aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group. Tujuannya agar subsidi energi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat," katanya.

DPR menilai momentum menjelang Idul Adha menjadi ujian penting bagi distribusi energi nasional.

Selain menjaga pasokan tetap aman selama lonjakan konsumsi masyarakat, pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan subsidi berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.*

(ad)

Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Eks Kepala BAIS Soroti Krisis Kepercayaan Ombudsman, Minta Presiden Gunakan Diskresi untuk Selamatkan Kredibilitas

Eks Camat Medan Polonia Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran BBM Rp332 Juta

Mualem Hadiri Langsung RDP Revisi UUPA di DPR RI, Ini yang Dibahas

Luhut Waspadai Lonjakan Harga Minyak, APBN Terancam Tekan Hingga Rp200 Triliun

DPR Apresiasi Diplomasi RI dan Negara Sahabat, 9 WNI dari Israel Berhasil Dipulangkan