BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu memberikan efisiensi anggaran negara hingga Rp 1,95 triliun.
Kebijakan WFH ASN yang diberlakukan satu hari dalam sepekan sejak April lalu disebut berdampak langsung pada penghematan biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, selain penghematan perjalanan dinas, negara juga berhasil menekan anggaran utilitas sebesar Rp 65,6 miliar. Di sisi lain, terjadi percepatan digitalisasi birokrasi dengan kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional.Baca Juga:
"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Rini menegaskan, kebijakan fleksibilitas kerja ASN bukan sekadar pengaturan lokasi kerja, melainkan bagian dari transformasi besar sistem birokrasi menuju era digital yang lebih adaptif.
Ia juga memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Berdasarkan evaluasi pemerintah, 95 persen layanan publik tercatat tetap stabil bahkan mengalami peningkatan selama penerapan sistem kerja fleksibel.
Sistem ini juga dinilai memperkuat pengaduan publik yang tetap tertangani melalui kanal resmi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, PANRB menekankan pentingnya penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, hingga sistem pembayaran digital pemerintah.
"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan," tegasnya.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel, terutama terkait budaya kerja digital dan koordinasi antarinstansi yang perlu terus diperkuat.
Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem WFH ASN agar tidak hanya fleksibel secara lokasi, tetapi juga lebih kuat dalam tata kelola, koordinasi, serta pencapaian kinerja organisasi.*
(d/dh)
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto memimpin rapat sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pered
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perik
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima kunjungan Fadila, pemain Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U16, di Kantor Bu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pabrik sabun milik PT Evyap yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, me
PERISTIWA
MEDAN Peresmian Dojang Adhyaksa Taekwondo Club di Sekolah Adhyaksa Dharmakarini Medan berlangsung meriah pada Kamis pagi, 3 September 20
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor ke Gedung Graha Merah Putih Telkom. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perpi
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara buka suara mengenai permintaan keluarga W (30), mantan istri anggota polisi yang meninggal dengan luka tembak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, mengungkap adanya rapat internal Kementerian Agam
HUKUM DAN KRIMINAL