BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Mahfud, kehadiran PT DSI berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini dinilai merugikan negara.
Dukungan tersebut disampaikan Mahfud menyusul berbagai temuan terkait dugaan manipulasi data ekspor yang menyebabkan selisih antara nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dan data penerimaan barang di negara tujuan.Baca Juga:
"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.
Menurut dia, salah satu indikasi kebocoran penerimaan negara terlihat dari perbedaan data ekspor Indonesia dengan catatan impor di negara tujuan.
Selisih tersebut dinilai menunjukkan adanya praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam proses ekspor.
"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara terpusat.
Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.
Kebijakan ekspor satu pintu itu dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini diduga menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama lebih dari dua dekade mencapai 343 miliar dollar Amerika Serikat.
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto memimpin rapat sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pered
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perik
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima kunjungan Fadila, pemain Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U16, di Kantor Bu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pabrik sabun milik PT Evyap yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, me
PERISTIWA
MEDAN Peresmian Dojang Adhyaksa Taekwondo Club di Sekolah Adhyaksa Dharmakarini Medan berlangsung meriah pada Kamis pagi, 3 September 20
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor ke Gedung Graha Merah Putih Telkom. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perpi
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara buka suara mengenai permintaan keluarga W (30), mantan istri anggota polisi yang meninggal dengan luka tembak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, mengungkap adanya rapat internal Kementerian Agam
HUKUM DAN KRIMINAL