Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

JAKARTA – Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Mahfud, kehadiran PT DSI berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini dinilai merugikan negara.

Dukungan tersebut disampaikan Mahfud menyusul berbagai temuan terkait dugaan manipulasi data ekspor yang menyebabkan selisih antara nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dan data penerimaan barang di negara tujuan.

Baca Juga:

• Prabowo Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Macron Beri Apresiasi

"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut dia, salah satu indikasi kebocoran penerimaan negara terlihat dari perbedaan data ekspor Indonesia dengan catatan impor di negara tujuan.

Selisih tersebut dinilai menunjukkan adanya praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam proses ekspor.

"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara terpusat.

Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

Kebijakan ekspor satu pintu itu dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini diduga menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama lebih dari dua dekade mencapai 343 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, potensi devisa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 150 miliar dollar AS per tahun.

Menurut Mahfud, permasalahan kebocoran devisa hasil ekspor selama ini terus berulang tanpa penyelesaian yang efektif.

Karena itu, pembentukan PT DSI diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola ekspor nasional.

Mahfud menilai sistem pengawasan yang lebih terintegrasi akan memudahkan pemerintah memantau volume ekspor, nilai transaksi, serta arus devisa yang masuk ke dalam negeri.

Ia berharap keberadaan PT DSI mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor ekspor komoditas strategis yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.

"Kehadiran DSI sebagai badan baru pengelolaan aset strategis diharapkan mampu memutus rantai impunitas tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi," katanya.

Menurut Mahfud, keberhasilan pengawasan ekspor melalui PT DSI juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia.

Ia berharap cakupan pengawasan PT DSI ke depan dapat diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya, seperti nikel, timah, dan kayu, sehingga potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan sekaligus menekan praktik ekspor ilegal yang merugikan negara.*

(km/ad)

Prabowo Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Macron Beri Apresiasi

Debt Collector Tak Boleh Bertindak Seolah Punya Wewenang Eksekusi, Pengamat Minta OJK Perkuat Pengawasan

Prabowo Ingin Bahasa Perancis Diajarkan di Sekolah, DPR: Gurunya Ada Tidak?

WHO Umumkan Darurat Ebola, Indonesia Bergerak Perkuat Sistem Deteksi Dini

Pemerintah Bisa Setop Ekspor Minyak dalam Kondisi Darurat, Ini Aturan Barunya

Usai Libur Iduladha, Harga Cabai dan Bawang Kompak Meroket