Kenapa Pemerintah Hentikan Ekspor Batu Bara? Ini Penjelasan Bahlil Lahadalia

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara untuk memastikan pasokan energi bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman.

Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan adanya persoalan pasokan batu bara yang sempat berdampak pada terganggunya operasional sejumlah pembangkit listrik.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Anjlok Hampir 11 Persen, Ini Penyebabnya

Kondisi itu bahkan menyebabkan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah.

Menurut Bahlil, penghentian sementara ekspor dilakukan agar kebutuhan batu bara dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dapat dipenuhi lebih dahulu sebelum pengiriman ke luar negeri.

Bahlil menjelaskan, pemerintah telah menggelar rapat bersama sejumlah pejabat negara untuk mencari akar persoalan tersebut.

Pertemuan itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Tedy Indra Wijaya, serta jajaran PT PLN (Persero).

"Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" ujar Bahlil.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menelusuri kebutuhan batu bara nasional, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLTU milik PLN maupun swasta mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun.

Sementara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, pemerintah telah menetapkan alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160-170 juta ton, dan yang sudah kontrak 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan 6, ini ilmu abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berarti ada sesuatu," kata Bahlil.

Setelah dilakukan evaluasi, pemerintah menemukan persoalan bukan semata-mata pada jumlah pasokan, melainkan pada spesifikasi batu bara yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Menurut Bahlil, PLTU memerlukan batu bara dengan kalori menengah, yakni di atas 5.000 kilokalori, agar dapat beroperasi secara optimal.

"Ini lah yang dibutuhkan, kalau pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya kamu perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, karena seperti itu maka atas arahan bapak Presiden tidak ingin kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu," tegasnya.

Untuk mencegah persoalan serupa terulang, pemerintah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Baca Juga:

• Ekspor Sawit Indonesia ke Uni Eropa Tembus US$1,51 Miliar, EUDR Jadi Tantangan Baru

Tim tersebut bertugas mengawasi proses pengadaan energi primer agar berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

"Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujar Bahlil.

Pemerintah berharap langkah pengawasan tersebut dapat menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional tetap aman sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri.* (cb/ad)

Harga Minyak Dunia Anjlok Hampir 11 Persen, Ini Penyebabnya

Ekspor Sawit Indonesia ke Uni Eropa Tembus US$1,51 Miliar, EUDR Jadi Tantangan Baru

Mediasi Konflik Lahan Kerajaan Nagur Bolag dan PT Bridgestone Gagal, Pemkab Sergai Bentuk Tim Khusus

Patih Marahamat Siregar, Tokoh Perjuangan Barumun Raya yang Berjasa Mengibarkan Merah Putih di Sumatera Utara

Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Oper Sana, Oper Sini

MBG, Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo yang Sampai ke Piring Rakyat Kecil