BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan, mulai dari peninjauan skema pengolahan gas hingga revisi pembagian hasil migas.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan bahwa surat tersebut telah dikirim sejak pekan lalu dan saat ini tinggal menunggu respons dari pemerintah pusat.Baca Juga:
"Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Menurut Nurlis, surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyetujui Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.
Dalam persetujuan itu, pengolahan gas mentah direncanakan menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Mualem meminta jajarannya mengkaji kembali isi PoD I.
Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026.
Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan berbagai pemangku kepentingan.
"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," kata Nurlis.
Nurlis menjelaskan terdapat empat poin utama yang disampaikan Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo.
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRDPalas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. SK terse
PEMERINTAHAN
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Ha
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
MEDAN Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah ruma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
NASIONAL
