BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan sejumlah usulan, mulai dari peninjauan skema pengolahan gas hingga revisi pembagian hasil migas.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, membenarkan bahwa surat tersebut telah dikirim sejak pekan lalu dan saat ini tinggal menunggu respons dari pemerintah pusat.Baca Juga:
"Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 dengan perihal Peninjauan dan Revisi Persetujuan Rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja South Andaman itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Menurut Nurlis, surat tersebut merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyetujui Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo.
Dalam persetujuan itu, pengolahan gas mentah direncanakan menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Mualem meminta jajarannya mengkaji kembali isi PoD I.
Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, pada 25 Juni 2026.
Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan berbagai pemangku kepentingan.
"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," kata Nurlis.
Nurlis menjelaskan terdapat empat poin utama yang disampaikan Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo.
Pertama, Pemerintah Aceh meminta agar pembagian hasil migas atau split ditinjau kembali.
Saat ini, dalam PoD I, pemerintah memperoleh porsi sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak.
"Dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh," kata Nurlis.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas mentah dilakukan di darat (onshore) di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Menurut Pemerintah Aceh, kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur eks PT Arun NGL dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai RPJMN 2025–2029 serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.
Ketiga, Gubernur Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Keempat, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh sebagai daerah penghasil.
Nurlis menjelaskan kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Gas Tangkulo diperkirakan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) gas.
Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.
Sisa produksi gas dinilai berpotensi menjadi bahan baku berbagai industri hilir yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari.
Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang dibutuhkan industri petrokimia dan bahan bakar.
"Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi," jelas Nurlis.
Pemerintah Aceh berharap usulan yang disampaikan kepada Presiden dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan migas di Blok Andaman agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara sekaligus masyarakat Aceh.* (ad)
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRDPalas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. SK terse
PEMERINTAHAN
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Ha
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
MEDAN Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah ruma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
NASIONAL
