Ia menjelaskan Universitas Paramadina terus berkontribusi melalui pengembangan Program Magister dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi syariah nasional.
Didik juga menyinggung kontribusi Arsjad Rasjid melalui wakaf Kampus Paramadina Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai bentuk nyata penerapan nilai ekonomi syariah.
Wakil Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Dr. Handi Risza, menyebut Indonesia membutuhkan perubahan mendasar untuk memperkuat ekonomi halal nasional.
Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat, yakni:
- Capital atau modal dan pembiayaan;
- Governance atau tata kelola;
- Inclusivity atau inklusi ekonomi.
Handi mengatakan pangsa industri keuangan syariah nasional yang masih berada di kisaran 7 persen menunjukkan peluang pengembangan yang masih sangat besar.
Ia menilai keberhasilan sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia dalam membangun industri halal tidak terlepas dari kemampuan mereka menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi.
Selain itu, Handi menekankan pentingnya optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) sebagai penggerak sektor riil yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), M. Arsjad Rasjid P.M., menilai Indonesia harus segera bertransformasi dari negara konsumen menjadi produsen utama produk halal dunia.
Menurut Arsjad, Indonesia memiliki semua modal yang dibutuhkan, mulai dari sumber daya manusia, jumlah penduduk muslim, hingga pasar yang besar.
"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad.
Ia menyebut Indonesia telah memiliki sejumlah capaian positif dalam industri halal, seperti:
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah kader akar rumput PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan dukungan terhadap rencana sejumlah senior partai yang akan menemui
POLITIK
JAKARTA Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global. Dengan jumlah pend
EKONOMI
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasara
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bilal mayyit memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususny
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan
PEMERINTAHAN
