Aceh Bangkit Usai Bencana, Rp231 Miliar Digelontorkan untuk Pulihkan Sawah dan Irigasi Petani

BANDA ACEH — Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025. Hingga 27 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian telah mencapai Rp231,27 miliar atau 44,9 persen dari total pagu Rp515,22 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki lahan pertanian terdampak, rehabilitasi sawah, pembangunan jaringan irigasi, hingga peningkatan akses jalan usaha tani. Program ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan produktivitas pertanian sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menyebut percepatan pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama, mengingat banyak masyarakat Aceh masih bergantung pada sektor tersebut sebagai sumber penghasilan.

Baca Juga:

• Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

Secara keseluruhan, Pemerintah Aceh mencatat dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan lahan pertanian dan perkebunan terdampak mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah daerah terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan meminta seluruh perangkat daerah memastikan anggaran digunakan secara maksimal.

"Mualem berterima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saya harap anggaran ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan sekitar 57.485 hektare sawah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, proses optimalisasi telah berjalan pada sekitar 40.852 hektare lahan.

Sementara untuk sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare dengan penanganan pemulihan telah dilakukan pada sekitar 40.418 hektare.

Dalam program optimasi lahan sawah rusak ringan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp155,66 miliar. Hingga saat ini, realisasi mencapai Rp77,72 miliar atau sekitar 49,93 persen.

Selain itu, rehabilitasi sawah rusak sedang dengan anggaran Rp200,42 miliar telah terealisasi Rp64,54 miliar atau sekitar 32 persen. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga unsur TNI.

Pemulihan juga dilakukan melalui pembangunan 1.135 unit infrastruktur irigasi dengan nilai anggaran Rp147,48 miliar. Realisasi keuangan program tersebut mencapai Rp85,05 miliar atau 57,7 persen.

Adapun pembangunan irigasi mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 bangunan konservasi, serta 300 unit jaringan irigasi tersier.

Pemerintah turut mengalokasikan Rp11,66 miliar untuk pembangunan 106 unit jalan usaha tani di 13 kabupaten dan kota. Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi sarana produksi sekaligus memudahkan petani membawa hasil panen.

Pemulihan sektor pertanian dinilai menjadi langkah strategis untuk menggerakkan kembali ekonomi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian, sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah mencapai lebih dari 30 persen.

Pemerintah berharap seluruh program rehabilitasi dapat berjalan tepat waktu sehingga lahan pertanian kembali produktif dan masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit.* (dh)

Lhokseumawe Mulai Gunakan Dana TKD Rp126,9 Miliar, 42 Program Pemulihan Pascabencana Dijalankan

5 Fakta Universitas Republik Indonesia, Kampus Baru Cetak Calon Pemimpin Bangsa

Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket, Siap Salurkan Subsidi dan Serap Hasil Panen Petani

Program MBG Masuk Babak Baru, Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan Keamanan Pangan

Bobby Nasution Minta Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Prabowo Harus Tepat Sasaran

Viral! PNS Tapanuli Utara Mengaku Dipecat Usai Tuntut TPP, Wakil Bupati Buka Suara