Bank Indonesia Tak Harus Selalu Sejalan dengan Pemerintah, Agus Santoso Ungkap Alasannya

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi. Menurutnya, perbedaan tersebut justru menjadi mekanisme pengimbang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Agus menjelaskan, masyarakat sering menganggap Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu berada dalam kepentingan yang sama. Padahal, kedua lembaga memiliki mandat berbeda, meski tetap saling melengkapi dalam menjaga perekonomian nasional.

"Di kalangan ekonom dikenal istilah Thamrin versus Lapangan Banteng. Thamrin melambangkan Bank Indonesia, sedangkan Lapangan Banteng identik dengan Kementerian Keuangan. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda sesuai mandat yang diemban," ujar Agus, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Lantik 22 Pejabat Manajerial, Wali Kota Tekankan Pelayanan Publik Cepat dan Transparan

Ia mengibaratkan hubungan kedua institusi tersebut seperti penabuh kendang dan penari dalam budaya Jawa. Menurutnya, irama keduanya harus tetap selaras, meski ritmenya tidak selalu sama.

"Iramanya harus selaras agar pertunjukan berjalan baik. Namun ritmenya tidak selalu sama karena masing-masing mengejar tujuan berbeda. Justru di situlah keseimbangan ekonomi dijaga," katanya.

Agus menilai independensi Bank Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan strategis dalam menjaga nilai rupiah dan mengendalikan inflasi sehingga harus terbebas dari tekanan politik jangka pendek.

"Bank Indonesia memiliki kewenangan mencetak dan mengedarkan rupiah. Kekuasaan sebesar itu harus dijalankan secara independen agar mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Saya sering menyebut tugas BI sebagai menjaga keringat rakyat," ujarnya.

Menurut Agus, inflasi bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.

"Jika akibat inflasi uang yang dimiliki masyarakat terus kehilangan nilainya, maka yang hilang bukan sekadar nilai rupiah, tetapi juga kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia juga menyoroti masih banyak masyarakat yang memahami tugas BI hanya sebatas menetapkan suku bunga acuan. Padahal, tanggung jawab bank sentral jauh lebih luas, mulai dari menjaga stabilitas harga, mengawasi sistem pembayaran, menjaga kepercayaan terhadap rupiah, hingga mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, Agus menjelaskan Kementerian Keuangan memiliki fungsi sebagai otoritas fiskal yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan perpajakan, pembiayaan negara, hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Karena memiliki mandat berbeda, Agus menilai tidak tepat jika publik berharap BI dan pemerintah selalu mengambil keputusan yang sama.

"Kalau selalu sepakat, justru saya khawatir. Perbedaan pandangan merupakan mekanisme pengimbang dalam menjaga perekonomian," tegasnya.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat mendorong peningkatan likuiditas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara Bank Indonesia justru dapat memilih menyerap kelebihan uang beredar demi menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.

Agus juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan moneter memiliki dampak berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Kenaikan suku bunga, misalnya, memang dapat menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan bunga kredit, biaya produksi, hingga memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurutnya, dinamika antara BI dan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam pengelolaan ekonomi nasional.

"Kementerian Keuangan bekerja dalam siklus pemerintahan, sedangkan Bank Indonesia berpikir untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Yang satu mendorong pertumbuhan, yang lain menjaga keberlanjutan. Dua perspektif ini harus tetap ada agar pembangunan tidak mengorbankan stabilitas," katanya.

Menutup keterangannya, Agus menegaskan independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai mata uang nasional.

"Yang dijaga bukan hanya kepentingan pemerintah, melainkan kepercayaan rakyat terhadap rupiah. Selama masyarakat masih menggantungkan kehidupannya pada rupiah, selama itu pula independensi Bank Indonesia harus dipertahankan," pungkasnya.* (dh)

Pemko Medan Lantik 22 Pejabat Manajerial, Wali Kota Tekankan Pelayanan Publik Cepat dan Transparan

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Terkait Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Amankan Rp2 Miliar dan 21 Orang

Warga Keluhkan Jalan Gelap di Hadapan Wali Kota Medan, Lurah Paya Pasir: Ciee, Curhat Dia Bah

Dinas PPKB Tanjab Timur Perkuat Upaya Penurunan Stunting Lewat Program GEMAS

Sekda Aceh Buka Bimtek Penilaian Maladministrasi 2026, Tekankan Pelayanan Publik Harus Cepat, Adil, dan Transparan

Prabowo Ingatkan Lulusan IPDN 2026: Jangan Jadi Pemimpin Sombong!