JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW). Pembangkit ini akan memperkuat keandalan pasokan listrik Sumatra yang berada dalam kondisi kritis pasca bencana hidrologi pada November 2025 lalu.
Percepatan tersebut menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke proyek strategis nasional (PSN) PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada Kamis (30/7/2026).
Yuliot menuturkan, pemerintah berupaya mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru agar dapat segera terhubung dengan jaringan kelistrikan Sumatra. "Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatra cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot dalam keterangan resmi, Jumat (31/7/2026).Baca Juga:
Ia menuturkan, percepatan pengoperasian pembangkit menjadi semakin penting setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi serta merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan di Sumatra.
Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur fondasi. "Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata dia.
Selain kendala pada jaringan transmisi, proyek senilai Rp21,6 triliun tersebut juga sempat menghadapi hambatan perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026. Setelah itu, proyek memperoleh persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.
Yuliot mengatakan, penyelesaian administrasi kini dilakukan bersamaan dengan pengujian teknis pembangkit yang membutuhkan genangan air agar seluruh sistem dapat diuji sebelum beroperasi. "Namanya PLTA kan harus ada genangan, kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelasnya.
Di sisi lain, percepatan operasional PLTA Batang Toru juga diharapkan mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 21 persen pada akhir 2026. Saat ini, porsi EBT dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran 16-17 persen. "Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ucap Yuliot.
PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas 650 hektar di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kapasitas terpasang 510 MW. Proyek yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor itu mulai dibangun pada 1 September 2017 dengan nilai investasi mencapai Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing.* (k/dh)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah 38 aset tanah dan bangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan memanas di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan partainya telah melalui perjalanan panjang bersama
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus memastikan pendidikan di sekolah negeri dapat diakses secara gratis, mulai
PENDIDIKAN
SURABAYA Ony Setiawan, tersangka kasus dugaan korupsi perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
