Gaji ASN Aman, Purbaya Siapkan Rp20,5 Triliun buat 490 Daerah yang Kesulitan Fiskal

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda). Langkah ini diambil untuk memperkuat stabilitas keuangan daerah sekaligus menjamin kelancaran pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tepat waktu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyaluran dana bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mencermati langsung tekanan fiskal serta aspirasi dari berbagai daerah terkait kendala pemenuhan kewajiban belanja pegawai.

"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Peneliti BRIN ke Istana, Ada Apa Siang Ini?

Untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu, Kemenkeu saat ini tengah menyelesaikan seluruh proses administrasi agar pencairan dana dapat dilakukan selambat-lambatnya pada pekan depan.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata dia.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," lanjut Purbaya.

Mengenai porsi alokasi, Purbaya menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing dari 490 pemda tidak disyaratkan merata, melainkan dihitung berdasarkan kesenjangan kemampuan fiskal serta kebutuhan riil daerah tersebut.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," kata Purbaya.* (oz/dh)

490 Daerah Terancam Telat Gaji ASN-PPPK, DPR Desak Purbaya Segera Bertindak

Heboh Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Purbaya Turun Tangan: 'Kegedean, Enggak Kita Setujui!

12 Personel Satpol PP dan Dishub Tanjungbalai Ikuti Seleksi Komcad, Wakil Wali Kota Tekankan Bela Negara

Pemko Medan Nonaktifkan Lurah Aur, Rico Waas Tegaskan Tak Ada Ruang bagi ASN yang Menyalahgunakan Wewenang

Pemerintah Siapkan Rp20,5 Triliun untuk Bantu 490 Daerah Kesulitan Fiskal

Isu Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp16 Juta, Menkeu Purbaya Bantah: Enggak Sampai Segitulah