Jangan Cuma Sibuk di Hilir: Apindo Desak Pembenahan Sektor Hulu Industri demi Cegah PHK dan Jaga Investasi

MAKASSAR – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah dan dunia usaha mempercepat pembenahan persoalan di sektor riil, khususnya pada sisi hulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga investasi, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dorongan itu disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8/2026).

Menurut Shinta, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan investasi. Sejumlah persoalan tersebut antara lain tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, hingga regulasi serta birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.

Baca Juga:

• Sampah Jadi Energi! TNI AD dan Pemda Kompak Terapkan Teknologi Pirolisis

Shinta menilai persoalan tersebut harus diselesaikan dari akar masalah. Jika tidak, tekanan terhadap sektor riil berpotensi berlanjut hingga mengganggu investasi dan lapangan kerja.

"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Shinta.

Menurutnya, pembenahan sektor riil semakin mendesak di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Fragmentasi ekonomi, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga energi dan komoditas menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap penguatan sektor riil dan iklim investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, antara lain ditopang stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah disebut terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu fondasi kedaulatan ekonomi nasional.

Pemerintah terus mendorong reformasi regulasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.

Untuk membantu mengatasi berbagai hambatan usaha, APINDO telah menginisiasi Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi, memetakan, mengawal, hingga memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.

Saat ini, APINDO mengawal lebih dari 14 isu prioritas. Beberapa di antaranya mencakup pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, sektor pariwisata, hingga penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

APINDO menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Pembenahan di sektor hulu diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, menjaga kesinambungan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.* (dh)

Mulai September 2026, 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih Digital untuk Permudah Investasi

Petani Gagal Panen hingga Korban PHK Bakal Dapat Bantalan Sosial, Purbaya Siapkan Dananya

IMO Indonesia Hadiri Rakerkornas APINDO, Dorong Kolaborasi Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Apindo Desak Pemerintah Segera Umumkan Pengganti Perry Warjiyo, Investor dan Dunia Usaha Tunggu Kepastian

Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Program Inovatif PHKT Dapat Penghargaan CSR Terbaik dari Pemkab Penajam Paser Utara

APINDO Sebut ION Bisa Jadi Penggerak Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Digital Indonesia