Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
Namun, desil bukan otomatis menjadi daftar penerima bantuan atau program pemerintah. Penggunaannya tetap disesuaikan dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.
"Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," tegasnya.
Desil Bisa Berubah
Amalia mengatakan posisi desil suatu keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.
Meski demikian, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat posisi desil langsung berubah. Hal itu karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersamaan.
Untuk menjaga kualitas data, DTSEN terus diperbarui menggunakan berbagai sumber. Di antaranya data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, serta informasi yang disampaikan masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
BPS juga membuka mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan pembaruan apabila menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi, seperti Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN.
Namun, pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis. Data yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.
Amalia menegaskan BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
DTSEN sendiri dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.
Pemanfaatan DTSEN diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dengan BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut bersama dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.* (d/dh)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI