Purbaya mengatakan mekanisme penganggaran untuk penanganan bencana berbeda dengan belanja pemerintah untuk program reguler.
Pemerintah dapat menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi bencana yang terjadi di lapangan.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan sebesar anggaran yang diperlukan untuk penanganan bencana di Aceh.
"Hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali," pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah masih menunggu hasil asesmen dan pengajuan resmi BNPB untuk menentukan besaran tambahan anggaran yang diperlukan.
Kementerian Keuangan menyatakan siap menyediakan dana apabila anggaran yang tersedia di BNPB tidak mencukupi.* (km/ad)
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengungkap lima jenis maladministrasi yang paling banyak ditemukan sepanjang Januari hingga 21 Agus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak gempa Flores di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Ten
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan masyarak
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong peningkatan program insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku u
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Port
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, memprihatinkan. Seju
PEMERINTAHAN
Oleh Agus Santoso PEMBUKA 80 JUTA ALASAN UNTUK HATIHATIKasus penundaan transaksi yang viral beberapa hari ini membuat publik bertanya
OPINI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani bencana, termasuk kebakara
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan letusan gunung bera
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo kembali menempuh jalur praperadilan dalam perkara tudingan ijazah Joko Widodo atau Jokowi palsu. Kali ini, Roy mengaju
HUKUM DAN KRIMINAL
