MEDAN – Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menelusuri kenaikan harga ayam potong yang dinilai terlalu tinggi di pasaran.
Kepala KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan persoalan harga ayam menjadi salah satu isu besar yang menjadi fokus pengawasan institusinya pada tahun ini.
Menurut Ridho, pelaku usaha sebelumnya menyebut kenaikan harga ayam dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak.Baca Juga:
Namun, hasil kalkulasi KPPU menunjukkan kenaikan harga pakan seharusnya tidak secara otomatis membuat harga ayam di tingkat konsumen melonjak tajam.
"Kenaikan harga pakan harusnya tidak membuat harga daging ayam di tingkat konsumen melonjak terlalu tinggi seperti beberapa waktu lalu," katanya, Rabu, 30 September 2026.
Saat ini, KPPU sedang mengkaji hipotesis mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran pasokan ayam secara masif di pasar.
Ridho menduga sebagian pasokan ayam potong yang sebelumnya memenuhi kebutuhan pasar tradisional kini beralih untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Hipotesis tersebut masih dalam proses pengkajian.
KPPU akan melihat perkembangan pasokan dan harga seiring pelaksanaan program MBG.
"Dalam prinsip ekonomi, berkurangnya ketersediaan barang di pasar tradisional karena diserap pihak tertentu, tetapi permintaan masyarakat tetap atau bahkan naik, otomatis akan membuat harga jual ikut naik secara drastis," ucapnya.
Ridho menyebut pembuktian terhadap hipotesis pergeseran pasokan akan semakin terlihat ketika program MBG berjalan sepenuhnya.
Selain persoalan pasokan ayam, KPPU juga menyoroti potensi kerentanan dalam rantai pasok bahan baku program MBG.
Menurut Ridho, skema pengadaan bahan baku perlu mendapat perhatian karena berpotensi membuka celah penyelewengan, terutama apabila penyelenggara memiliki kewenangan menunjuk pemasok sendiri.
"Skema penunjukan langsung sangat rawan mengaburkan kontrol terhadap harga. Sekaligus memicu kekhawatiran praktik penggelembungan atau markup harga pasokan yang disetorkan," ujarnya.
Karena itu, KPPU mendorong transparansi serta penataan ulang struktur rantai pasok dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Ridho, jalur distribusi bahan baku perlu dibangun secara jelas agar proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan dan persaingan usaha tetap terjaga.
"Idealnya, jalur pasokan harus dipetakan secara terukur. Entitas seperti koperasi wajib berhubungan langsung dengan agen penyedia yang memiliki kapasitas memasok kebutuhan, untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat dan harga tetap terkendali," tuturnya.
KPPU masih melakukan pengkajian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ayam.
Hasil penelusuran tersebut nantinya menjadi dasar untuk melihat apakah perubahan pasokan, struktur rantai distribusi, atau faktor lainnya turut mempengaruhi harga ayam di pasar.* (mi/ad)
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
