Utang Kereta Cepat Diambil Alih Kemenkeu, BUMN Ini Siap Bebas dari Beban Rugi

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menyambut rencana pengambilalihan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

WIKA menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selama ini, kepemilikan WIKA di PSBI yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh turut memberikan tekanan terhadap laporan keuangan perseroan.

Direktur Keuangan WIKA Mulyadi menjelaskan, proyek kereta cepat masih menghasilkan imbal hasil atau return yang negatif. Kondisi tersebut membuat kinerja proyek ikut terkonsolidasi dalam laporan keuangan WIKA.

Baca Juga:

• Satu Atap, Dua Majikan

"Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif," ujar Mulyadi dalam Public Expose WIKA secara daring, Kamis (1/10/2026).

PSBI diketahui merupakan pemegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia. Sementara 40% saham lainnya dimiliki konsorsium perusahaan China yang menjadi pemodal utama proyek.

Adapun pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 58,53%, WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.

Menurut Mulyadi, karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham PSBI, perusahaan harus membukukan bagian dari kinerja negatif proyek kereta cepat secara konsolidasi.

"Karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham, maka secara konsolidasi WIKA membukukan bagian dari konsolidasi yang negatif, sehingga di profit and loss WIKA, kinerja keuangan WIKA itu berdampak negatif atas konsolidasi kereta cepat," ungkapnya.

Mulyadi berharap proses pengambilalihan kepemilikan PSBI oleh pemerintah dapat terealisasi pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memperbaiki kinerja keuangan WIKA karena dampak negatif dari konsolidasi proyek kereta cepat dapat berkurang.

"Sehingga apabila kereta cepat ini diambil alih oleh pemerintah ataupun nanti dari kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA. Dan mudah-mudahan pengambilalihan kereta cepat ini bisa terjadi juga di tahun 2026, sehingga nanti akhir 2026 kinerja keuangan WIKA akan semakin bagus lagi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Risiko & Legal WIKA Vera Kirana mengatakan proses pengambilalihan tersebut masih berada dalam tahap uji tuntas atau due diligence.

Menurutnya, WIKA bersama KAI, PTPN dan Jasa Marga sebagai pemegang saham PSBI terus berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN serta Kementerian Keuangan terkait proses tersebut.

"Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami sesama pemegang saham senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan. Saat ini sudah berproses untuk due diligence-nya," tutur Vera.

Dengan proses tersebut, WIKA masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan kepemilikan PSBI dan dampaknya terhadap struktur serta kinerja keuangan perseroan.* (d/dh)

Satu Atap, Dua Majikan

Rombak Posisi Strategis Pajak Hingga KSSK, Suahasil Nazara Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu

Purbaya Lengser, Kemenkeu Blak-blakan Jawab Teka-teki Nasib Utang Kereta Cepat

Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya Ditunda: Ada Nama-Nama Ajaib

Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa