Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
RIAU -Selebgram Hana Hanifah kini tengah diperiksa dalam kaitannya dengan dugaan kasus korupsi SPPD fiktif yang melibatkan seseorang di Setwan Riau. Hana disebut-sebut menerima aliran dana dari pria berinisial M yang terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun begitu, kuasa hukum Hana, Acong Latief, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui sumber uang yang diterimanya dan menjelaskan bahwa Hana adalah korban dalam kasus ini.
Acong menyampaikan bahwa Hana hanya menerima uang dari M yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Hana, tanpa mengetahui asal-usul dana tersebut. Ia mengungkapkan bahwa M lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengungkapkan dari mana uang tersebut berasal. Acong juga menegaskan bahwa Hana tak pernah terlibat langsung dalam pengaturan atau pencairan dana terkait kasus tersebut.
Selebgram yang juga merupakan artis ini sebelumnya diperiksa oleh Polda Riau selama sembilan jam pada Desember 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, Hana dipanggil sebagai saksi untuk mengonfirmasi aliran dana yang diduga berasal dari Setwan DPRD Riau terkait dengan proyek SPPD fiktif. Meskipun jumlah dana yang diterima Hana cukup signifikan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Kasus ini berawal pada November 2021, dan hingga kini penyidikan terus dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran aliran dana tersebut serta keterlibatan Hana dalam hal ini. Hana Hanifah menegaskan akan bekerja sama dalam proses penyidikan untuk memastikan kebenaran peristiwa yang terjadi.
(N/014)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI