Dokter Reza Gladys Siap Hadapi Nikita Mirzani di Pengadilan, Bantah Tudingan Pemerasan

JAKARTA -Dokter Reza Gladys menyatakan kesiapan untuk menghadapi proses hukum terhadap Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pelaporan dugaan pemerasan. Melalui akun Instagramnya pada Sabtu (22/2/2025), Reza Gladys menegaskan bahwa ia tidak gentar dan siap menjelaskan kebenaran di pengadilan.

"Saya siap untuk menjelaskan semua kebenaran di pengadilan," ujar Reza Gladys dalam unggahan di media sosialnya. Ia juga menambahkan, "Sebagai warga negara Indonesia, saya akan sangat mengikuti prosesnya."

Reza menilai, pihak kepolisian tidak sembarangan dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Ia percaya bahwa ada bukti dan saksi yang jelas sebelum polisi mengambil keputusan tersebut. "Kepolisian tidak akan salah menaikkan status tersangka tanpa ada bukti dan saksi yang jelas," ungkapnya.

Baca Juga:

• Nikita Mirzani: Transaksi Rp 4 Miliar Bukan Pemerasan, Tapi Kesepakatan
• Kemenaker Diduga Tak Sendiri, KPK Bidik Imigrasi dalam Kasus Suap Izin TKA

Sementara itu, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, membantah tudingan yang menyebut kliennya membayar uang dalam jumlah besar kepada pihak kepolisian agar mempercepat pelaporannya terhadap Nikita Mirzani. "Beredar di luar sana, klien kami membayar dan memberikan uang. Klien kami itu paham hukum acara," jelas Julianus.

Julianus juga menjelaskan kronologi pelaporan yang dilakukan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, Imelda Marini (IM), pada 3 Desember 2024. Ia menekankan bahwa gelar perkara baru dilaksanakan pada 30 Desember 2024, dan kenaikan status tersangka setelah satu bulan adalah hal yang wajar secara prosedur hukum.

Baca Juga:

• KPK Cegah 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA Kemenaker ke Luar Negeri, Kerugian Capai Rp 53,7 Miliar
• Dirut PT Dwisaha Selaras Abadi Jadi Tersangka Baru Korupsi Kebocoran PAD Mega Mall Bengkulu

"Pelaporan klien kami terhadap saudari NM dan asistennya IM itu pada 3 Desember 2024. Kemudian, polisi menggelar acara pada 30 Desember. Naik proses gelar perkara satu bulan, jadi itu sudah wajar secara hukum acara," tutup Julianus Sembiring.

(bs/n14)

Nikita Mirzani: Transaksi Rp 4 Miliar Bukan Pemerasan, Tapi Kesepakatan

Kemenaker Diduga Tak Sendiri, KPK Bidik Imigrasi dalam Kasus Suap Izin TKA

KPK Cegah 8 Tersangka Kasus Pemerasan TKA Kemenaker ke Luar Negeri, Kerugian Capai Rp 53,7 Miliar

Dirut PT Dwisaha Selaras Abadi Jadi Tersangka Baru Korupsi Kebocoran PAD Mega Mall Bengkulu

Terlibat Pabrik Ekstasi Medan, Dodi Tetap Dihukum Seumur Hidup oleh Pengadilan Tinggi Medan

Tersinggung Ditegur 'Kasbon Terus', Pegawai Bunuh Bos Toko Sembako di Bekasi