Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA— Artis kontroversial Nikita Mirzani akan segera menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys.
Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025.
Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, mengungkap bahwa pihaknya akan menghadirkan fakta mengejutkan di persidangan nanti.
Meski masih menutup rapat rincian informasi, Fahmi menyebut publik akan mengetahui sesuatu yang selama ini belum terungkap.
"Kita tunggu saja sidang tanggal 24, karena di sidang itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan," ujar Fahmi, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.
Namun, Fahmi menegaskan dirinya belum bisa berkomentar banyak sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan secara resmi surat dakwaan terhadap kliennya.
"Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun karena saya takut salah. Begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini, di situlah nanti akan ada kejutan-kejutan," tambahnya.
Terkait kehadiran pelapor, Reza Gladys, Fahmi menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak diwajibkan hadir dalam sidang perdana.
Ia menyebut, akan ada momen tersendiri di mana Reza harus hadir sebagai saksi pelapor.
"Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24. Nanti ada saatnya. Tapi kalau dia mau datang jalan-jalan, ya silakan saja," ujarnya.
Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys menyampaikan sikap tegas kliennya yang menolak berdamai dengan Nikita Mirzani.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI