Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAWA BARAT - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dijadwalkan memeriksa Lisa Mariana pada Kamis, 4 September 2025, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Besok Kamis (diperiksa)," ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso kepada awak media di Jakarta, Rabu (3/9). Namun, Rizki belum membeberkan secara rinci substansi pemeriksaan terhadap Lisa.
Pihak kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, memastikan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik. "Besok hadir pukul 12.00 WIB," katanya.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan rangkaian kasus yang bermula dari unggahan Lisa di Instagram pada 26 Maret 2025. Saat itu, Lisa membagikan tangkapan layar percakapan pribadi yang diduga melibatkan Ridwan Kamil, sembari menyatakan bahwa dirinya tengah mengandung anak dari sosok pria dalam percakapan tersebut.
Namun, hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokkes Polri membantah klaim Lisa. Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti, Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes, menyatakan bahwa anak berinisial CA adalah anak biologis Lisa Mariana, namun bukan anak biologis Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Ridwan Kamil telah menjalani pemeriksaan pada 28 Agustus 2025, dan dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.
Ia resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi bohong dan menyebarkan dokumen elektronik yang memuat konten palsu.
Kasus ini telah menjadi perbincangan luas di media sosial, terutama setelah Lisa Mariana melakukan aksi kontroversial, seperti berjanji memutari patung Merlion 2.000 kali jika hasil tes DNA menyatakan anak tersebut bukan milik Ridwan Kamil.
Publik pun menanti hasil pemeriksaan Lisa, yang bisa menjadi penentu apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan lebih lanjut atau berakhir sebagai perkara perdata.*
(bs/j006)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
