Tak Lagi Abu-Abu, Status Pembela HAM Resmi Diakui Negara!
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR -Aksi penyidikan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memunculkan sorotan publik, kali ini terkait penggeledahan sebuah rumah di Makassar dalam rangka pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian.
Rumah yang menjadi sasaran penggeledahan tersebut diduga milik adik dari SYL, yakni Andi Tenri Angka Yasin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah berhasil mengamankan sejumlah alat bukti yang dianggap dapat membantu pengungkapan kasus TPPU yang melibatkan SYL. Dalam proses penggeledahan yang berlangsung selama enam jam tersebut, penyidik membawa pulang dua koper berisi dokumen dan barang elektronik potensial.
Ali juga menjelaskan bahwa proses penggeledahan dilakukan dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penerangan kepada pihak terkait seperti RT dan RW setempat, serta disertai surat tugas resmi.
Dalam konteks ini, KPK terus menguatkan penyelidikan terhadap SYL terkait kasus TPPU yang tengah diusut. Penetapan SYL sebagai tersangka TPPU menambah kompleksitas kasus yang sedang dihadapi oleh mantan Menteri Pertanian tersebut, setelah sebelumnya juga menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Rumah mewah senilai Rp4,5 miliar di Makassar juga telah disita oleh KPK sebagai bagian dari upaya penyelidikan kasus ini. Hal ini menunjukkan seriusnya KPK dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik dan figur politik.
KPK terus memantapkan langkahnya untuk menjaga integritas dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, demi terwujudnya tatanan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(N/014)
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL