Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
DEPOK -Geger dan duka mendalam menyelimuti lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI) pasca divonisnya Altafasalya Ardnika Basya (23) oleh Pengadilan Negeri Depok. Altaf, sapaan akrabnya, dihukum penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap juniornya, Muhammad Naufal Zidan (19).
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Altaf dengan hukuman mati. Meski demikian, majelis hakim memutuskan bahwa Altaf melanggar Pasal 340 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana.
M Arief Ubaidilla, Kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Depok, menjelaskan bahwa majelis hakim yang dipimpin Anak Agung Niko Brama Putra telah menyatakan Altaf bersalah secara sah dan meyakinkan. Putusan ini menjadi perbincangan hangat karena dinilai berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Jaksa menegaskan bahwa vonis seumur hidup tersebut belum memberikan efek pencegahan atau detteren yang cukup, serta belum menunjukkan keseimbangan keadilan. Hal ini membuat jaksa berencana untuk mengajukan upaya hukum banding agar putusan vonis mati dapat dipertimbangkan kembali di tingkat banding.
Peristiwa tragis pembunuhan Zidan terjadi di kamar kosnya pada Agustus 2023. Zidan, mahasiswa UI yang masih muda, tewas setelah ditikam berulang kali oleh kakak tingkatnya, Altaf. Mayat Zidan ditemukan terbungkus plastik hitam, menggambarkan kekejaman dan kejiannya.
Kasus ini mencuat karena motif pembunuhan yang diduga terkait utang pinjol yang menjerat Altaf. Zidan menjadi korban atas ambisi Altaf yang terjerat utang hingga ingin merampas barang-barang korban.
Rekonstruksi pembunuhan yang digelar polisi di tempat kejadian menunjukkan betapa mengerikannya kejadian itu. Altaf dihadirkan dalam kondisi terkuncir tangan, mengenakan baju tahanan berwarna oranye, sementara polisi mencoba membangun kembali kronologi kejadian yang mencekam itu.
Kisah tragis ini mencatat satu lembar hitam dalam catatan kehidupan kampus dan masyarakat, memperkuat urgensi penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh warga.
(N/014)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL