Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita. Keputusan tersebut menegaskan bahwa status tersangka Mbak Ita dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tetap sah.
Sidang praperadilan yang digelar pada Selasa (14/1/2025) dipimpin oleh hakim tunggal, Jan Oktavianus. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Mbak Ita ditolak seluruhnya. “Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim dalam persidangan.
Hakim juga menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan proses penyidikan akan terus berlanjut.
Terkait dengan pemanggilan dan penahanan Mbak Ita, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pihaknya akan menunggu jadwal pemanggilan yang akan ditentukan oleh penyidik. “Nanti kita akan tunggu jadwal pemanggilan penyidik,” kata Tessa kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan. Tessa menambahkan bahwa jika ada pemanggilan terhadap Mbak Ita, pihak KPK akan segera memberikan informasi kepada media.
(christie)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
