Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjatuhkan vonis etik kepada tiga ‘bos’ pungli di Rutan KPK. Ketiganya terlibat dalam kasus penerimaan aliran uang pungli, dengan jumlah bervariasi antara Rp 30 hingga Rp 70 juta.
Ketiga tersangka yang dijatuhi vonis sanksi berat oleh Dewas KPK adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi, Plt Karutan KPK Ristanta, dan Koordinator Kamtib Rutan KPK Sopian Hadi. Dalam sidang etik yang digelar hari ini, Dewas KPK mengungkapkan temuan terkait aliran uang yang diterima oleh para pelaku.
Menurut anggota Dewas KPK, Albertina Ho, proses pemeriksaan etik memiliki keterbatasan dalam mengusut aliran uang. Namun, dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, Dewas meyakini bahwa Ristanta menerima uang pungli sebesar Rp 30 juta.
“Kami meyakini bahwa Ristanta menerima paling tidak minimal Rp 30 juta,” jelas Albertina, anggota Dewas KPK.
Selain itu, Dewas juga mengungkap bahwa Sopian Hadi, Koordinator Kamtib Rutan KPK, mengakui menerima pungli sebesar Rp 70 juta. Meski demikian, Dewas mencatat bahwa terdapat perbedaan antara jumlah yang diakui oleh Sopian Hadi dengan kesaksian dari saksi-saksi lainnya.
Namun, hasil pemeriksaan Dewas menunjukkan temuan yang berbeda terkait aliran uang yang diduga diterima oleh Karutan KPK Achmad Fauzi. Meskipun tidak ditemukan transaksi uang terkait pungli di rekening Fauzi, Dewas menyatakan Fauzi terbukti lalai dan mendiamkan praktik pungli yang sudah berlangsung lama di Rutan KPK.
Sebagai konsekuensi, ketiga pelaku telah dijatuhkan vonis sanksi berat oleh Dewas KPK. Mereka diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas perbuatan yang dilakukan.
Kasus ini menambah catatan hitam dalam sejarah penegakan integritas di lembaga penegak hukum. Pemberian vonis sanksi berat diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai di lembaga penegak hukum untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan pungutan liar.
(k/09)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN