Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Empat anggota Polres Metro Jakarta Selatan, yakni mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung, serta Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berinisial ND, akan segera menjalani sidang etik terkait dugaan pemerasan.
Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Radjo A. Harahap, menyatakan bahwa sidang etik bagi keempat anggota tersebut akan digelar dalam waktu dekat. “Tidak terlampau lama lagi ya (sidang etik),” kata Radjo di Polda Metro Jaya, Rabu (29/1/2025). Radjo menjelaskan bahwa keempat anggota telah dipatsus (ditempatkan pada tempat khusus) untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah pemeriksaan rampung, kasus ini akan dilimpahkan ke Subdit Wabprof Bid Propam Polda Metro Jaya untuk tahap pemberkasan sebelum sidang etik dilaksanakan. “Pelanggaran kode etik dan akan dilanjutkan sampai dengan nanti sidang kode etiknya,” tambahnya. Kasus dugaan pemerasan ini terungkap setelah AKBP Bintoro digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut terkait dengan perbuatan melawan hukum dan menuntut Bintoro mengembalikan sejumlah aset mewah. Menanggapi tudingan tersebut, Bintoro membantah telah melakukan pemerasan. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan sengaja dilayangkan setelah kasus yang menjerat dua orang bernama Arif dan Bayu berlanjut hingga ke pengadilan.
“Tuduhan pemerasan ini mengada-ada. Ini muncul setelah kasus yang menjerat Arif dan Bayu terus berjalan dan akan segera disidangkan,” kata Bintoro. Sidang etik yang akan digelar menjadi perhatian publik, mengingat kasus ini melibatkan perwira kepolisian di tingkat strategis. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran etik guna menjaga integritas institusi kepolisian.(kprn)
(christie)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL