BKT Mau Disulap Jadi Pusat Kuliner Modern 'Crystal Tunnel', Jaktim Dorong Wisata Malam UMKM
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
WONOGIRI -Komisioner KPU Wonogiri dengan inisial T, yang diduga terlibat dalam kasus eks Ketua PPK Wonogiri Kota, tidak memenuhi panggilan Bawaslu Wonogiri untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pemilu. Dugaan tersebut muncul setelah adanya temuan uang sebesar Rp 136 juta dan kaos bergambar paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di mobil eks Ketua PPK Wonogiri Kota.
Meskipun telah dikirim surat pemanggilan pada Selasa (13/2/2024), T tidak hadir dalam panggilan Bawaslu pada Rabu (14/2/2024), sehingga dianggap mangkir. Mayaris Kusdi, Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Wonogiri, menjelaskan bahwa ini merupakan panggilan kedua kepada T, dan jika masih tidak hadir, akan dilakukan panggilan ketiga.
Panggilan kedua kepada T telah dikirim ke Kantor KPU Wonogiri dan alamat rumahnya. Meskipun T telah menyertakan alasan terkait ketidakhadirannya, yakni sedang melaksanakan tugas, Bawaslu tetap akan melanjutkan proses panggilan jika tidak ada kehadiran.
Sementara itu, Ketua KPU Wonogiri, Satya Graha, menyatakan bahwa T sempat masuk kantor KPU pada pagi hari, namun Satya tidak bertemu langsung dengannya. Informasi yang diterima adalah bahwa T hanya singgah sebentar di kantor KPU untuk kemudian melakukan pemantauan terhadap KPPS.
Dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan T sebagai komisioner KPU Wonogiri menambah kompleksitas situasi politik lokal. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan transparansi dalam proses pemilihan umum untuk memastikan keadilan dan integritas demokrasi.
(K/09)
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan kreativitas dan inovasi menjadi kunci pengembangan ekonomi kreatif. Sekto
EKONOMI
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburu
KESEHATAN
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Dumatno Budi Utomo mengenai kebiasaan Presiden ke7 RI Joko Widodo (
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons rencana Malaysia membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong p
INTERNASIONAL