JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Wamenkumham, Eddy Hiariej sebagai tersangka dugaan korupsi. Menurut penyelidikan KPK, Eddy diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, telah terungkap dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPK pada tanggal 7 Desember 2023. Menurut penyelidikan KPK, Eddy diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan.
Awal mula kasus ini terkait dengan pertengkaran dan gangguan internal di PT Citra Lampia Mandiri antara tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Helmut Hermawan sebagai Direktur Utama PT CLM mengambil inisiatif mencari konsultan hukum, dan rekomendasi mengarah pada Eddy. Pertemuan antara Helmut, stafnya, dan pengacara PT CLM dengan Eddy dan asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana, bersama seorang pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi, disepakati untuk memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT CLM.
https://youtu.be/twll0YXsjZc
KPK menetapkan Eddy, Yogi, dan Yosi sebagai tersangka, meskipun belum ada yang ditahan. Dalam pertemuan tersebut, besaran biaya yang disepakati untuk diberikan kepada Eddy sekitar Rp 4 miliar. Selain itu, terdapat masalah hukum di Bareskrim Polri yang melibatkan Helmut, dan Eddy menjanjikan penghentian proses hukum melalui surat perintah konfirmasi penyidikan (SP3) dengan imbalan Rp 3 miliar. Blokir dalam sistem administrasi badan hukum Kemenkumhan terkait RUPS PT CLM juga diatasi oleh Eddy, atas permintaan Helmut yang memberikan uang sekitar Rp 1 miliar.
Kesepakatan antara Helmut dan Eddy melibatkan transfer uang sekitar Rp 8 miliar yang dilakukan melalui rekening bank atas nama Yogi dan Yosi. KPK menyatakan bahwa uang tersebut merupakan bukti awal, dan penyelidikan akan terus dilakukan.
Helmut membantah tudingan suap, mengklaim bahwa blokir tersebut seharusnya dibuka oleh Emmanuel Valentinus Domen, yang menurutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT APMR. Namun, KPK akan terus mendalami dan mengembangkan kasus ini untuk memperoleh informasi lebih lanjut. (Ayu lestari)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan pascabencana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mendampingi saksi bernama Ronny Teguh saat memberikan keterangan di Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan Menteri Lu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memast
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberikan ultimatum tegas kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan H
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menggagalkan peredaran narkotika skala besar antarprovinsi, dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampa
NASIONAL
BIREUEN Penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
