Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih, dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 200 miliar. Kasus ini melibatkan penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana RD I-Next G2 yang dikelola PT IIM pada tahun 2019.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa tindakan Kosasih diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 200 miliar. Sebelumnya, pada Juli 2016, PT Taspen melakukan investasi pembelian sukuk ijarah SIAISA02 sebesar Rp 200 miliar, namun pada Juli 2018, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) mengeluarkan peringkat tidak layak untuk sukuk tersebut.
Pada Agustus 2018, pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan PKPU tetap terhadap PT TPSF. Antonius Kosasih diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen pada Januari 2019. Pada April 2019, Kosasih memimpin rapat yang membahas opsi perdamaian PKPU dan menyarankan mengonversi sukuk menjadi reksadana.
Baca Juga:
Pada Mei 2019, Kosasih bertemu dengan tersangka lain, EHP, Direktur Utama PT IMM. Tim Investasi PT Taspen memaparkan skema optimalisasi Sukuk TPS Food II (SIAISA02). Kemudian, Sukuk tersebut dimasukkan dalam daftar portofolio yang layak untuk investasi oleh PT IMM, meskipun hal ini bertentangan dengan kebijakan investasi PT Taspen.
Pada 23 Mei 2019, PT Taspen menyetujui proposal perdamaian untuk membayar utang BUMN sebesar Rp 200 miliar dengan tenor 10 tahun dan bunga 2%. Selanjutnya, PT Taspen memutuskan untuk berinvestasi sebesar Rp 1 triliun pada Reksadana I-Next G2, meski kebijakan ini melanggar aturan investasi perusahaan.
Baca Juga:
PT Taspen juga menjual Sukuk SIAISA02, yang ditambah bunga, melalui PT SS dengan total transaksi mencapai Rp 228 miliar. Pada Juni 2019, PT IIM menginstruksikan PT VS membeli Sukuk SIAISA02 dari PT Pacific Sekuritas dan menjualnya ke Reksadana I-NextG2 dengan harga lebih rendah. Perbuatan ini dinilai melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). KPK kini melanjutkan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.
(christie)
KUPANG Proses hukum terhadap Stefani alias Fani (20), mahasiswi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ana
Hukum dan Kriminal
BANTEN Kasus penipuan dengan modus love scamming kembali terjadi. Kali ini menimpa Staf Media Pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Kani
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun proyek percontohan rumah subs
Nasional
MALUKU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah barat laut Tanimbar, Maluku, pada Kamis malam (12/6/2025). Berdasarkan i
Peristiwa
SAMARINDA Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen menuai respons kritis dari kalangan akademisi d
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, melayangkan kritik tajam terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) merek
Nasional
AHMEDABAD Di tengah duka mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Air India Penerbangan AI171 di Ahmedabad, secercah harapan muncul. Tim p
Internasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus MPR RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Dedy Iskandar Batubara, S.So
Pemerintahan
BANDA ACEH Menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar
Kesehatan
