BREAKING NEWS
Selasa, 29 Juli 2025

Dorong Audit BPKP, DPRD Nisel Kawal Nasib Nakes

Redaksi - Jumat, 14 Februari 2025 18:10 WIB
855 view
Dorong Audit BPKP, DPRD Nisel Kawal Nasib Nakes
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

NISEL -Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Wira Loi, bersama rekannya sesama anggota DPRD, Tohuzisokhi Buulolo, menyatakan kesiapan mereka untuk membantu ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang belum menerima biaya hidup selama menangani KLB Malaria dan DBD di Kepulauan Batu, Nias Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Wira Loi kepada wartawan melalui sambungan teleponnya,sore ini (14/02/24). Ia menegaskan bahwa mereka akan mengunjungi Kantor BPKP Sumut guna mendorong percepatan proses audit anggaran tanggap darurat Kedeputian Kedaruratan BNPB tahun 2024.

"Kebetulan saat ini kami bersama rekan anggota DPRD Nias Selatan berada di luar daerah dalam rangka kunjungan kerja," ungkap Wira Loi di awal pembicaraan.

Baca Juga:

Baca Juga:

Bersama rekannya, Wira Loi menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali ke Nias sebelum menindaklanjuti permasalahan ini ke BPKP Sumut, bahkan jika harus mengeluarkan biaya pribadi.

"Saya dikirim link berita sama Bang Tohu tentang nasib ratusan Nakes itu. Dan kita sepemikiran untuk menindaklanjuti dengan rencana akan mendatangi BPKP Sumut minggu depan," tutur Wira dengan penuh semangat.

Di kesempatan berbeda, anggota DPRD Nias Selatan, Tohuzisokhi Buulolo, membenarkan rencana mereka untuk segera mengunjungi BPKP Sumut agar proses audit anggaran BNPB dapat berjalan lancar.

"Nanti perkembangan dari BPKP akan kami beritahukan kepada kawan-kawan media ya, Bang," ujar Tohu, yang juga menjabat sebagai Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Nias Selatan.

Sebelumnya, Direktur Fasilitasi Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap, menjelaskan bahwa BNPB telah menyetujui Dana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2024 sebesar Rp3 miliar untuk penanganan KLB Malaria dan DBD di Nias Selatan. Namun, pencairan dana tersebut masih terkendala di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(daniel)

Editor
: Redaksi
Tags
komentar
beritaTerbaru